Artis Jadi Pejabat / Artis Berpolitik

Kesuksesan beberapa artis seperti Rano Karno, Dede Yusuf, Alm. Sopan Sopyan, Marisa Haque serta beberapa artis lainnya yang berhasil merebut hati rakyat dan akhirnya terpilih menjadi wakil bupati, wakil gubernur, anggota DPR dan beberapa posisi strategis lainnya menginspirasi artis-artis lain untuk ikut menggeluti dunia politik yang mungkin sebenarnya diluar bidang mereka. Kalaupun ada beberapa mereka yang memang lulusan FISIP, tetapi itu bukan jaminan mereka menguasai luar dalam tentang politik. Menurut saya para artis lebih memanfaatkan ketenaran nama mereka dari pada kemampuan mereka. Tetapi itu juga tidak ada salahnya, nyatanya dari sekian banyak artis yang menjadi pejabat, belum terdengar ada salah satu dari mereka yang terlibat kasus korupsi sekaligus sedikit juga berita tentang sesuatu yang sudah mereka lakukan selama menjadi pejabat.

Ikang Fauzi, Ayu Azhari, Helmy Yahya, dan masih sederet nama-nama artis yang sedang berada dalam jalur antrian untuk pilkada mendatang dibeberapa tempat di Indonesia. Dunia politik diwaktu-waktu mendatang sepertinya memang akan selalu diramaikan oleh para selebritis. Artis berpolitik tentu saja itu sah saja, karena berpolitik adalah hak setiap warga negara asalkan mereka memang benar-benar terjun ke dunia barunya tersebut, sehingga langkahnya tidak setengah-setengah. Mereka harus siap meninggalkan gemerlapnya hingar bingar dunia selebritis yang penuh fantasi dan berganti menjadi hiruk pikuk dunia politik yang penuh intrik. Kenapa para artis berebut menjadi pejabat? Inilah yang saya sendiri bingung, dilihat dari sisi materi, mereka akan jauh lebih mendapatkan lebih banyak uang dari dunia keartisannya. Jika mereka ingin tenar, mereka sudah cukup tenar. Mungkin mereka ingin mengabdi dengan sesungguhnya? Semoga, tetapi bisnis sepertinya menjadi alasan utama.

Seorang artis kawakan pemeran tokoh Naga Bonar bahkan pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Sayang kiprah Dedy Mizwar dalam pemilihan presiden tahun lalu harus kandas karena beberapa aturan baru yang dibuat KPU. Yah, itulah politik, mudah saja menjegal seseorang cukup dengan membuat undang-undang ini undang-undang itu. Yang sempat membuat saya khawatir juga tentang RPM Konten, saya melihatnya sebagai upaya politik untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Padahal undang-undang ITE terbukti sudah memenjarakan orang yang tidak sepenuhnya bersalah.


Klik tombol untuk share di facebook Anda!

Berita Terkait